HOLOPIS.COM, JAKARTA – Politikus PPP Sandiaga Uno kembali mendesak agar partai berlambang Ka’bah tersebut segera mendeklarasikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang, sekaligus mengganti posisi Mardiono sebagai Plt Ketua Umum DPP PPP dengan sosok yang lebih berintegritas dan kompeten.
Sandiaga Uno pun menyebut, PPP yang sudah gagal masuk parlemen tersebut seharusnya bisa melihat fakta yang ada, bahwa memang mereka gagal dalam Pileg 2024. Sehingga opsi terbaik saat ini adalah bagaimana mereka bisa masuk ke pemerintahan meskipun kemudian tidak mendapat jatah jabatan.
“Saya sudah berikan masukan agar mendukung pemerintahan Pak Prabowo walaupun tak minta jabatan di dalam pemerintahan. Itu pembedanya,” kata Sandiaga dalam pernyataannya pada Jumat (21/6) seperti dikutip Holopis.com.
“PPP selayaknya mendukung pemerintahan tapi bisa berada di luar pemerintahan,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Sandiaga pun mendorong agar PPP segera melakukan forum besar partai seperti Muktamar sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Oktober 2024. Hal itu demi membulatkan suara PPP mendukung pemerintahan mendatang.
“Itu nanti diputuskan di forum selain Muktamar. Kan ada forum Mukernas, Silatnas, atau Rapimnas. Itu nanti yang seyogyanya sebelum Oktober diputuskan,” ujar Eks Ketua Bappilu PPP tersebut.
Sebelumnya diberitakan, dalam tampilan surat yang beredar, setidaknya ada empat tanda tangan petinggi dewan majelis. Mereka diketahui antara lain Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Romy.
Surat yang telah terbit di awal bulan Mei itu meminta agar DPP PPP segera menggelar Muktamar di tahun ini karena kekalahan mereka masuk parlemen.
“Bahwa, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan perolehan suara PPP secara nasional. Mengingat: (1) suara PPP di Tingkat nasional (DPR) pada Pemilu 2024 jauh lebih rendah ketimbang perolehan suara PPP di daerah (DPRD provinsi dan kabupaten/kota); (2) nomenklatur ‘Pelaksana Tugas’ Ketua umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode,” bunyi poin tersebut.
“Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah muktamar. Karenanya, kami meminta agar muktamar digelar pada 2024, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ini diterima”.
Selain itu, dewan majelis juga meminta DPP segera menggelar musyawarah kerja nasional (mukernas) untuk menentukan sikap terhadap pemerintah mendatang.
“Bahwa, Pilpres 2024 sudah selesai dengan adanya pengumuman MK pada 22 April 2024. Karenanya, PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melalui forum permusyawaratan partai yang sesuai. Kami mendesak agar segera dilakukan musyawarah kerja nasional (mukernas) untuk memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya,” bunyi surat itu.