PPP semakin memberikan sinyal kuat untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pasca Pilpres 2024.
Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono pun berdalih, meski pihaknya belum mendapatkan tawaran untuk gabung di koalisi, pihaknya punya kewajiban untuk mendukung pemerintahan.
“Kita sebagai warga negara yang baik dan juga sekaligus kita sebagai politisi yang senantiasa harus wajib untuk mengawal demokrasi kita, menjunjung tinggi demokrasi kita,” kata Mardiono dalam pernyataannya Selasa (23/7) seperti dikutip dari Holopis.com.
“Ya tentu kita harus mendukung kepada pemerintahan di mana kita untuk menatap masa depan,” imbuhnya.
Kendati demikian, keputusan untuk bergabung dalam pemerintahan merupakan kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Namun ia berharap agar pintu koalisi ini tidak ditutup sehingga PPP bisa ikut berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara bersama pemerintahan yang sah.
“Ya tentu itu kan hak prerogatif presiden nanti ya. Yang dimaksudkan adalah dalam rangka untuk bergabung dalam kabinet pemerintahan ya. Itu adalah hak prerogatif presiden,” ujarnya.
Selain itu, Mardiono pun membantah bahwa pihaknya mengincar jatah di pemerintahan mendatang. Ia berdalih dukungan politik PPP kepada pemerintahan Prabowo-Gibran tanpa syarat.
“Oh enggak lah, enggak ya. Kita apa pun kita mendukung pada pemerintahan yang akan datang ini agar kita bisa melewati semua tantangan-tantangan yang kita hadapi,” pungkasnya.
