Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 itu mengingatkan, Idul Adha bisa pula dimaknai sebagai cara-cara kita membangun Indonesia yang dibangun dengan kebaikan. Lalu, membangun prasyarat kebaikan bagi rakyat, bagi pemerintah dan bagi intelektual.
Kadang, Mahfud berpendapat, rakyat rusak tidak bisa disalahkan karena menjadi dampak dari rusaknya pemerintah dan rusaknya intelektual. Pemerintah rusak karena intelektual yang memberi pembenaran dan memberi informasi sepihak tanpa memikirkan bahayanya.
“Padahal, kalau dalam kita beragama dalilnya usul fiqh, menghindari kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kebaikan. Jadi, kalau kita menjaga lingkungan hitung dulu dong kerusakannya,” ujar Mahfud.
Sayangnya, hari ini dalam pemerintahan kerap terjadi mereka menjadikan intelektual untuk mencari pembenaran. Misalnya, ketika ingin mengeksploitasi satu daerah mereka malah membayar intelektual untuk membuat hukumnya, membuat analisis datanya dan lain-lain.
“Kan rusak, itulah sebabnya pemerintah menjadi rusak. Ilmuwan rusak karena senang uang dan kedudukan yang dipuji orang, ilmuwan rusak, pemerintah rusak, rakyatnya jadi kacau balau,” pungkasnya.