MAKASSAR – Pengamat Politik Sulawesi Selatan (Sulsel), Adri Nugraha Pratama turut menyoroti perihal wacana kotak kosong yang terjadi pada pemilihan Gubernur Sulsel 2024 mendatang.
Ia menuturkan, pada idealnya kotak kosong sebenarnya diperbolehkan dengan merujuk pada undang-undang Nomor 10 tahun 2016 untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Ketika hanya ada satu pasangan bakal calon yang maju maka tetap dilakukan pemungutan suara dengan melawan kotak kosong dan diperbolehkan secara konstitusional namun kata dia adanya fenomena itu justru menjadi sebuah anomali.
“Harapan kita kontestasi pemilihan menjadi ajang mencari putra-putra terbaik di setiap wilayah untuk kemudian disuguhkan kepada masyarakat untuk dipilih,” kata Adri Nugraha dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
“Sekarang ini situasinya sangat sulit untuk kemudian putra-putri terbaik untuk maju menjadi calon tentu ini menjadi suatu persoalan tersendiri, kalau menurut saya bakal calon yang melawan kotak kosong ini tentu salah satu menjadi kritik,” tambahnya.
Direktur Utama Parameter Survei Indonesia, itu menjelaskan justru bisa saja kritikan tajam masyarakat Sulsel terkait wacana kotak kosong bisa meluas dan bisa saja masyarakat mengalihkan pilihannya ke kotak kosong.
“Kenapa karena tidak ada pilihan lagi kepada masyarakat kalau masyarakat tidak menyukai itu dan memilih kotak kosong,” imbuhnya.
Ugha sapaannya, menjelaskan jika kotak kosong bagian upaya pembangunan oligarki di mana ada kelompok tertentu mencoba membangun kekuasaan terhadap beberapa kelompok saja.
